Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Runi/rni

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau PT. PLN (Persero) agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menganalisa kerusakan pembangkit.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal diwilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat pada hari Minggu (4/8/2019) itu berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

"Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur kata yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi," ucap Fahri merespon peristiwa padamnya aliran listrik serentak yang cukup meresahkan warga yang berdomisili di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat itu, Senin (5/8/2019).

Bila itu alasannya, sambungnya, PLN harus menjelaskan antisipasi kerusakan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana. Sehingga padamnya listrik tidak masif yang merugikan banyak orang.

"Setelah itu bisa dijelaskan, barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab kalau black out terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," ujarnya.

PLN juga harus menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai pemadaman listrik yang telah dilakukan, termasuk menghitung besar kerugian konsumen. "Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. PLN harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen. Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya. (dep/es)